Peraturan Perundang-undangan

Pangkalan Pengetahuan

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 39 / Menhut – II / 2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 55/ Menhut – II/ 2011 tentang tata cara permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dalam hutan tanaman

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 13/ Menhut-II/ 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/ Menhut/ 2007 tentang hutan kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan kelompok tani hutan untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir pembangunan hutan tanaman rakyat

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2008 tentang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat

Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P. 23/ Menhut – II/ 2007 tentang tata cara permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman rakyat dalam hutan tanaman

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P. 1/ Pskl/ Set/ Kom. 1/ 2/ 2016 tentang tata cara verifikasi dan validasi hutan hak

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup Nomor: P. 4/pskl/set/psl.1 / 4 / 2014 tentang pedoman mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P. 5/ PHPL/ UHP/ PHPL. 1/ 2/ 2016 tentang pedoman pemetaan potensi dan resolusi konflik pada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan produksi

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P. 6/ Pskl/ Set/ Psl. 1/ 5/ 2016 tentang pedoman asesmen konflik tenurial kawasan hutan

‹
1
2
3
›

Scroll