Program

Penelitian & Dokumentasi

Pemahaman secara kontekstual tentang konflik pengelolaan sumber daya alam dan lahan serta metodologi pengelolaan sengketa yang tepatguna menjadi perhatian CRU sebagai dasar pengetahuan pengembangan mediasi di Indonesia. Untuk itu, CRU melakukan riset dan pendokumentasian proses mediasi multi pihak kasus-kasus sengketa yang ditangani serta memprakarsai penelitian tentang konflik lahan dan sumber daya alam dalam konteks Indonesia.

Riset dan dokumentasi proses mediasi dilakukan untuk menggali hikmah dan pembelajaran dari kegiatan mediasi baik dalam proyek percontohan maupun proses mediasi yang dilakukan oleh mitra. Riset dan dokumentasi proses dilakukan secara lugas untuk menangkap prinsip-prinsip dasar dan praktik terbaik mediasi serta latarbelakangnya dalam konteks Indonesia.

Selain itu untuk memperkaya pemahaman tentang konflik lahan dan sumber daya alam, CRU bekerja sama dengan beberapa mitra melakukan penelitian tentang berbagai pokok persoalan konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia. Hasil penelitian itu akan menjadi sumber pembelajaran dan wawasan guna mendorong penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam yang dapat dijalankan dan berkelanjutan.

Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan

Kamar Dagang dan (KADIN) Indonesia bersama IBCSD meluncurkan panduan praktis penanganan konflik untuk perusahaan berbasis lahan. Panduan ini ditujukan menjadi salah satu alat praktis untuk penanganan konflik terkair lahan.Didalamnya memuat rujukan bagi pelaku usaha yang sedang terlibat konflik dalam dalam memilih forum, cara penyelesaian konflik termasuk tahapan prosedurnya. Panduan ini juga bisa digunakan bagi perusahaan yang telah memiliki prosedur penyelesaian konflik namun ingin memperbaiki ataupun perusahaan yang sedang menyusun prosedur penyelesaian konfliknya. Tidak menutup kemungkinan panduan ini juga dapat digunakan sebagai rujukan perusahaan sektor lainnya.

Download Buku Panduan

Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat

Konflik terkait lahan dan sumber daya alam menghadirkan dampak berupa biaya konflik yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, salah satunya adalah masyarakat. Studi ini mencoba untuk mengukur berapa besar biaya dan kerugian akibat konflik tanah dan sumber daya alam yang ditanggung oleh rumah tangga. Pengambilan data dilakukan di Desa Bungku, Jambi; Desa Muara Tae, Kalimantan Timur dan Desa Trimulya, Kalimantan Barat. Penelitian menghasilkan temuan bahwa terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat di wilayah penelitian, dari semula dapat mengambil bebas di alam tergantikan dengan sistem pasar.

Secara rata-rata, 36,79% dari nilai komoditas konsumsi responden saat ini bisa didapatkan tanpa harus membeli di masa lalu (kini beli). Diestimasikan tiap rumah tangga harus menanggung total biaya konflik rata-rata Rp41.754.672,00 per tahun. Penelitian ini menemukan bahwa dampak konflik dirasakan lebih jauh justru oleh keluarga yang memiliki kebun sawit dan atau ikut serta dalam skema inti-plasma. Keluarga yang memiliki kebun sawit dan atau ikut serta dalam skema inti-plasma mengalami tingkat penurunan konsumsi yang lebih besar yaitu 37,35% dan menanggung total biaya konflik sebesar Rp51.617.040,00.

Download: Laporan | Infografis | Rangkuman dalam Bahasa Inggris

Pembelajaran yang Diperoleh dari Mediasi Konflik Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia dan Negara Lain

Dalam perjalanannya proses mediasi tidak hanya menghilangkan sengketa dan menghasilkan kesepakatan, namun berpeluang mentransformasikan hubungan para pihak menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Namun untuk mencapai hal itu seorang mediator atau pun tim mediator harus berperan ganda yaitu sebagai fasilitator, penasehat dan pengembang kapasitas komunitas.

Demikian temuan dari penelitian tentang “Praktik Terbaik Mediasi Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia dan Negara Lain”. Penelitian ini merupakan perwujudan komitmen Conflict Resolution Unit (CRU) dalam upayanya mendukung praktek terbaik mediasi konflik terkait sumber daya alam dan lahan di Indonesia.

Temuan ini menyatakan bahwa peran ganda mediator memberikan ruang lebih luas bagi untuk memahami para pihak dan mengenali kepentingan masing-masing sehingga mampu merumuskan rekomendasi yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah mereka.

Salah satu studi kasus yang dipelajari adalah perjalanan masyarakat kasepuhan Banten Karang dalam upaya mengesahkan tanah Wewengkon sebagai bagian dari tanah adat. Dalam kasus masyarakat kasepuhan Banten Kidul, pemetaan partisipatif menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian konflik. Tidak hanya menghasilkan peta, namun proses pemetaan partisipatif juga membuka ruang bagi anggota kasepuhan untuk memikirkan keberlanjutan dari wilayahnya.

Dengan menggunakan pendekatan analisa komparatif, penelitian ini mempelajari proses penyelesaian konflik, termasuk didalamnya mengenali bagian-bagian penting dari setiap proses penyelesaian konflik.

Penelitian ini dilaksanakan oleh Mia Siscawati, PhD untuk Conflict Resolution Unit (CRU).

Download: Ringkasang Eksekutif | Laporan

The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia

“Akumulasi biaya akibat konflik sosial sangat signifikan, namun diabaikan. Padahal berpotensi menghambat produktivitas perusahaan dan dapat merugikan komunitas dan pemerintah daerah.”

Temuan penelitian yang dilakukan untuk Conflict Resolution Unit (CRU) menunjukkan bahwa konflik sosial sangat merugikan perusahaan kelapa sawit.

“Akumulasi biaya akibat konflik sosial sangat siginifikan, namun diabaikan. Padahal berpotensi menghambat produktivitas perusahaan dan dapat merugikan komunitas dan pemerintah daerah.” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya yang ditimbulkan akibat konflik sosial di sektor kelapa sawit.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian berwujud yang langsung dialami bisnis kelapa sawit akibat dari konflik sosial dapat mencapai 2.500.000 dolar AS. Kerugian biaya terbesar disebabkan hilangnya pendapatan operasional perkebunan dan waktu kerja para karyawan yang dialokasikan untuk menanggulangi konflik sosial tersebut.

Juga ada temuan bahwa kerugian biaya “tersembunyi” (intangible) mencapai 9.000.000 dolar AS berupa kerugian tidak langsung akibat risiko konflik yang berulang atau konflik yang memburuk, kerugian akibat memburuknya reputasi bisnis dan risiko kekerasan terhadap harta benda dan manusia.

Kesimpulan umum seputar konflik sosial sektor kelapa sawit mencakup terkurasnya sumber daya; tanah (dan mata pencaharian) adalah penyebab utama konflik sosial sektor kelapa sawit; sengketa cenderung tidak dimulai dengan kekerasan; konflik sering terulang; dan konflik cenderung terjadi pada fase produksi.

Beberapa rekomendasi penting penelitian ini antara lain, perusahaan-perusahaan kelapa sawit perlu memperbaiki kebijakan dan prosedur manajerial terkait konflik; perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab, perkembangan, dan implikasi konflik sosial; serta perlunya dikembangkan praktik-praktik terbaik pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik.

Penelitian “The Cost of Conflict in Palm Oil in Indonesia” dilaksanakan oleh Daemeter Consulting untuk Conflict Resolution Unit (CRU) IBCSD.

Download: Ringkasan Eksekutif | Laporan | Infografik | Siaran Pers