Programs & Services

Apabila pokok konflik yang teridentifikasi berpangkal pada tabrakan kebijakan, maka salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah memprakarsai proses mediasi kebijakan. Apabila masalahnya adalah tabrakan dalam pelaksanaan kegiatan, mediasi kebijakan itu dapat berbentuk proses koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara instansi pelaksana yang difasilitasi mediator. Tentu konflik kebijakan yang lebih mudah dimediasi adalah konflik yang menyangkut keputusan eksekutif karena hanya melibatkan pada pejabat eksekutif yang berkewenangan. Mediasi kebijakan yang melibatkan lembaga legislatif tentu merupakan tantangan tersendiri.