Mengapa Conflict Resolution Unit (CRU) didirikan?

16 Juni 2019

Pendirian CRU berangkat dari pemahaman dan kesadaran bahwa konflik lahan dan sumber daya alam merupakan hal yang tidak terhindarkan dari kegiatan dunia usaha, yang didominasi oleh paradigma pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi. Model pembangunan tersebut cenderung mendorong kecepatan produksi dengan kebutuhan akan lahan dan bahan baku yang terus meningkat, meskipun inovasi teknologi terus dilakukan. Akibatnya timbul keterbatasan ruang seiring dengan berlanjutnya kenaikan jumlah penduduk serta terus meningkatnya tuntutan konsumsi yang tidak dapat diimbangi oleh kemampuan pulih sumber daya alam.

Hal tersebut memicu persaingan di antara para pelaku pembangunan dan usaha di berbagai skala produksi yang akan bergeser kepada konflik atau sengketa, apabila tidak dikelola dan diatur tata dengan baik. Konflik merugikan semua pihak, tanpa memandang kedudukan dan kepentingannya. Jika tidak dapat dikendalikan konflik dapat mengganggu bahkan menghentikan usaha serta menimbulkan kerugian berupa biaya sosial, ekologi dan ekonomi, serta hilangnya peluang untuk pengembangannya (opportunity lost).

Untuk itu, dibutuhkan sebuah upaya untuk mengurangi risiko timbulnya konflik serta upaya penyelesaiannya sebagai bagian integral dalam memperbaiki tata kelola sistem produksi dan konsumsi sumber daya alam. CRU diprakarsai oleh beberapa tokoh KADIN sebagai bentuk kontribusi dalam upaya memperbaiki iklim bisnis dan investasi di Indonesia melalui program penanganan konflik terutama yang berbasis lahan dan sumber daya alam.