Bagaimana pengelolaan konflik dalam praktiknya dilakukan?

16 Juni 2019

Pada banyak kasus, pengelolaan konflik cenderung dilakukan secara reaktif dan kurang terencana. Misalnya, sering kita mendengar ketika suatu sengketa merebak, pejabat pemerintah dari instansi yang memiliki kewenangan terkait dengan pokok sengketa serta-merta memanggil dan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan mengajak mereka mencari solusi melalui musyawarah. Namun seringkali langkah dengan niat baik ini menghasilkan kesepakatan yang tidak dapat diterima oleh para pihak. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh:

  • Belum ada kehendak yang sungguh-sungguh dari para pihak untuk menghentikan konflik. Mereka datang dan bertemu sebatas memenuhi undangan pejabat instansi yang bewenang.
  • Belum memahami sengketa yang bersangkutan secara menyeluruh atau bahkan merasa tidak mempunyai sengketa.
  • Perwakilan para pihak yang berunding tidak mewakili kepentingan dari penentu kebijakan pihak perusahaan atau kepentingan yang lebih luas dari masyarakat.
  • Tidak ada atau belum ada informasi yang memadai.

Oleh karenanya, CRU memiliki misi mempromosikan mediasi sebagai pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi sumber pengetahuan dan informasi mengenai proses mediasi yang dapat diandalkan, menyediakan rancangan, kajian dan rujukan mediasi yang efektif dan responsif, menyediakan dukungan bagi upaya reformasi kebijakan dan regulasi melalui mediasi kebijakan publik yang tepat guna, serta mengembangkan model kelembagaan mediasi yang berkelanjutan. Karena pengelolaan konflik yang lebih baik pada akhirnya akan membawa para pihak yang berkonflik kepada kesepakatan yang dapat diterima, dilaksanakan dan berkelanjutan (acceptable, actionable and sustainable agreement).