Di banyak desa yang jauh dari ibu kota negara, konflik lahan bisa berlangsung bertahun-tahun. Masyarakat kehilangan kepastian atas ruang hidupnya, investasi tertahan, pelayanan publik terganggu, dan pemerintah daerah harus menghadapi dampak sosial yang terus membesar. Sementara itu, laporan dan pengaduan sering kali harus menempuh jalur panjang menuju kementerian di Jakarta—ratusan bahkan ribuan kilometer dari lokasi konflik.

Inilah salah satu paradoks penanganan konflik agraria di Indonesia. Konflik yang terjadi di tingkat tapak masih banyak ditangani melalui mekanisme yang terpusat. Akibatnya, penyelesaian berjalan lambat, tumpukan kasus terus bertambah, dan persoalan yang semula kecil berpotensi berubah menjadi bola salju yang semakin sulit dikendalikan.

Padahal, konflik agraria tidak pernah merugikan satu pihak saja. Masyarakat kehilangan rasa aman dan akses terhadap sumber penghidupan. Pemerintah menghadapi tekanan sosial dan politik. Dunia usaha berhadapan dengan ketidakpastian investasi. Ketika konflik dibiarkan berlarut, semua pihak menanggung biaya yang jauh lebih besar dibandingkan jika masalah ditangani sejak dini.

Karena itu, muncul pertanyaan yang semakin relevan: bukankah penanganan konflik sebaiknya dilakukan sedekat mungkin dengan tempat konflik itu terjadi?

Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat, melainkan aktor yang paling dekat dengan masyarakat, memahami dinamika lokal, dan memiliki akses terhadap berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Kedekatan tersebut memungkinkan respons yang lebih cepat, pencegahan yang lebih dini, dan penyelesaian yang lebih kontekstual.

Tentu, tantangannya tidak kecil. Tata kelola yang belum optimal, kapasitas aparatur yang beragam, keterbatasan anggaran, hingga birokrasi yang kaku sering menjadi penghambat. Namun justru karena tantangan itulah, penguatan kapasitas daerah menjadi agenda yang mendesak. Desentralisasi penanganan konflik bukan berarti memindahkan beban dari pusat ke daerah, melainkan membangun kemampuan daerah agar mampu mengelola persoalannya secara efektif dan akuntabel.

Berangkat dari pemahaman tersebut, CRU Indonesia bersama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan menggagas prakarsa penguatan mekanisme respons dan penanganan konflik agraria di tingkat daerah. Prakarsa ini akan dikembangkan di Aceh, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur—tiga wilayah yang telah menunjukkan komitmen dan langkah awal dalam menangani konflik agraria dan kekayaan alam, baik di kawasan hutan maupun area penggunaan lain.

Pada akhirnya, desentralisasi bukan semata soal pembagian kewenangan. Ia adalah upaya membangun ekosistem daerah yang peka terhadap konflik, mampu merespons keluhan warga secara cepat, dan mendorong penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Dari fondasi itulah keamanan tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal dapat diperkuat—sebuah prasyarat penting bagi keberhasilan berbagai agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan lagi apakah daerah mampu mengambil peran tersebut, melainkan bagaimana kita bersama-sama membantu daerah membangun kapasitas untuk menjalankannya.

Photo by Masudar Rahman from Pexels