Di banyak proyek berbasis lahan dan sumber daya alam, konflik sering dianggap sebagai konsekuensi yang baru ditangani ketika sudah muncul. Padahal, pengalaman menunjukkan bahwa biaya sosial, ekonomi, dan reputasi akibat konflik hampir selalu jauh lebih besar dibandingkan investasi untuk mencegahnya sejak awal. Dalam konteks inilah Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi salah satu prinsip paling strategis untuk mengurangi terjadinya risiko konflik.

FPIC bukan sekadar prosedur konsultasi atau pemenuhan kewajiban administratif. FPIC merupakan pendekatan berbasis hak (rights-based approach) yang memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai, memiliki ruang untuk berpartisipasi secara bermakna, serta dapat mengambil keputusan secara bebas sebelum suatu kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan mereka dilaksanakan. Dengan demikian, FPIC menjadi fondasi pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sayangnya, praktik pembangunan masih sering berhenti pada sosialisasi, atau kajian yang bersifat formalitas. Informasi disampaikan, tetapi seringkali dengan cakupan yang terbatas pada aspek-aspek positif saja, dan tidak dapat dipastikan bahwa informasi itu benar-benar dipahami, serta ruang dialog yang setara belum tentu tercipta. Akibatnya, berbagai kebijakan atau keputusan yang sebenarnya menjadi benih konflik tetap dijalankan tanpa memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat terdampak.

Apabila FPIC diarusutamakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang berbagai prakarsa pembangunan, manfaatnya akan jauh melampaui pencegahan konflik. FPIC akan memperkuat hubungan kepercayaan para pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas keputusan, serta membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya Social License to Operate (SLO), yaitu penerimaan sosial yang tidak dapat diperoleh hanya melalui izin hukum atau administratif.

Karena itu, di dunia usaha investor dan pembeli internasional kini semakin menempatkan FPIC sebagai aspek strategis dalam rantai pasok bisnis berbasis lahan dan sumber daya alam. Mereka menyadari bahwa konflik sosial dapat mengganggu operasional kegiatan usaha, memicu litigasi, meningkatkan biaya proyek, merusak reputasi, hingga mengancam keberlanjutan investasi. Belajar dari hal ini, berbagai prakarsa investasi pembangunan publik pun seharusnya didasarkan pada FPIC demi mengurangi risiko konflik dan mendapatkan dukungan publik

Namun, harus diakui bahwa di banyak wilayah, konflik telah terlanjur terjadi sehingga pencegahan secara penuh tidak lagi realistis. Dalam kondisi tersebut, yang dibutuhkan adalah kebijakan dan mekanisme penanganan konflik yang mampu mencegah eskalasi konflik sekaligus membangun penyelesaian yang berkelanjutan.

FPIC harus dipandang sebagai bagian dari instrumen kebijakan preventif yang berjalan berdampingan dengan Human Rights Due Diligence (HRDD), mekanisme pengaduan (grievance mechanism), dan sistem penanganan konflik yang efektif. Tentu, pencegahan sama sekali nyaris tidak mungkin dan pendekatan pengurangan risiko konflik lebih realistis

Pengalaman CRU Indonesia menunjukkan bahwa pengurangan risiko konflik tidak dapat dicapai melalui satu instrumen saja. Diperlukan ekosistem yang peka terhadap konflik, mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan FPIC yang bermakna, penguatan kapasitas para pihak, penerapan HRDD, pengembangan mekanisme pengaduan dan penanganan konflik yang kredibel, hingga desentralisasi mekanisme penanganan konflik di tingkat daerah. Dari berbagai praktik tersebut, satu pelajaran menjadi jelas: investasi terbaik bukanlah membayar biaya penanganan konflik yang terjadi, melainkan membangun proses yang mengurangi risiko terjadinya konflik sejak awal dan memastikan pembangunan menghasilkan manfaat yang adil bagi semua pihak.

Photo by Ilham Zovanka from Pexels